JAKARTA, KOMPAS.TV - Ditreskrimum Polda Metro Jaya, menaikkan status perkara terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Penyidik menggabungkan 6 laporan terhadap Roy Suryo CS di berbagai polres.
Polisi mengumumkan adanya unsur pidana dari dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi.
Menanggapi naiknya status perkara pencemaran nama baik dan penghasutan Presiden ke-7 Joko Widodo dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo mengaku tak gentar.
Namun Roy juga menegaskan Jokowi harus membuktikan keaslian ijazahnya, jika keberatan dengan hasil analisanya.
Hal serupa juga diungkapkan terlapor, Rismon Sianipar. Rismon juga mengatakan akan melawan kriminalisasi terhadap dirinya.
Selain itu ahli digital forensik ini yakin, bukti-bukti yang dipaparkan saat gelar perkara khusus di Bareskrim adalah bukti ilmiah.
Kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda politik yang berniat menurunkan reputasi politiknya.
Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wamendes PDTT, Paiman Raharjo mengambil langkah hukum terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama dirinya.
Usai melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Beathor Suryadi, Paiman datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan awal sebagai pelapor dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong hingga dugaan pemerasan.
Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan pelapor dugaan penghasutan buntut tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kita sapa Jurnalis KompasTV, Renata Panggalo dan Juru Kamera Denny Josua di Polda Metro Jaya.
Baca Juga Mantan Rektor UGM Tarik Pernyataan soal Ijazah Jokowi, Begini Tanggapan Rismon Sianipar di https://www.kompas.tv/nasional/605956/mantan-rektor-ugm-tarik-pernyataan-soal-ijazah-jokowi-begini-tanggapan-rismon-sianipar
#ijazahjokowi #roysuryo #paiman
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/606039/waketum-projo-ungkap-ditanyai-42-pertanyaan-terkait-kasus-penghasutan-ijazah-jokowi-kompas-petang
